Sebelumnya, laporan Kepala Bappeda Lingga, H Muhammad Ishak telah diperoleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penguasaan tanah sudah berlangsung sejak lama di Kabupaten Lingga yakni tahun 2003 silam.

Kelima perusahaan disebutkan yakni PT Singkep Payung Perkasa di Pulau Singkep seluas 18.000 hektare, PT Sugi Aditya di Lingga Timur seluas 10.000 hektare, PT Cempa Deviana Aria di Pulau Temiang seluas 3,747 hektare, PT Sumber Logistik Prima di Linau seluas 10.000 hektare dan PT Tunas Agro Nusa di Pulau Singkep seluas 2.000 hektare.

Namun Musdhalifah menyikapi ini sebuah ketimpangan dan segera dituntaskan melalui terobosan reforma agraria. Ia meminta Bupati Lingga, Alias Wello segera mengevaluasi perizinan perusahaan yang mengusai tanah puluhan ribu hektare di Kabupaten Lingga itu. 

“Saya akan laporkan ke Pak Menko (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, red), selanjutnya dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait. Reformasi agraria harus berjalan. Kita perlu munculkan sumber-sumber ekonomi baru di daerah, seperti yang dilakukan oleh Bupati Lingga. Membangun sawah dengan memanfaatkan tanah-tanah terlantar,” katanya.

Bupati Lingga, Alias Wello yang juga ikut dalam kegiatan tersebut berjanji segera mengevaluasi perizinan perusahaan-perusahaan yang menelantarkan tanah puluhan ribu hektare tersebut. 

“Khusus untuk perusahaan yang baru memiliki izin prinsip dari Bupati, segera kami tuntaskan. Namun, perusahaan yang sudah mengantongi izin pelepasan, akan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait,” ujarnya.

Terpisah pimpinan PT Citra Sugi Aditya (PT CSA) Tri Supritoyo alias Toyo yang dihubungi via telepon dan WA berkali-kali tak memberi jawaban. Demikian juga pesan WA yang dikirim ke Humas M Thamrin alias Acun yang dimintai konfirmasinya masalah ini juga tidak memberikan komentarnya.(*/di)